✔ Ratusan Muslim Thailand Demo Kedubes Myanmar, Protes Kekejaman Terhadap Muslim Rohingya

Ratusan Muslim Thailand Demo Kedubes Myanmar, Protes Kekejaman Terhadap Muslim Rohingya

BANGKOK, (afdhalilahi.com) – Sekitar 200 Muslim Thailand berkumpul di depan Kedutaan Besar Myanmar di sentra kota Bangkok pada hari Jumat (25/11) untuk memprotes tindakan kekerasan rezim Myanmar terhadap Muslim Rohingya di Rakhine..

Ratusan massa Muslim berteriak menyuarakan dukungan-dukungan mereka untuk Muslim Rohingya, sementara sebagian lainnya mengenakan kaos-kaos bertuliskan slogan-slogan yang menyerukan tindakan-tindakan segera penyeleseian di Rakhine, dimana sekitar 86 hingga 500 orang telah meninggal dunia tanggapan operasi militer Myanmar, pasca serangan di 3 pos perbatasan bulan lalu.

“Kami menuntut mereka [Militer Myanmar] berhenti membunuhi saudara-saudara kami di Myanmar,” tegas Sekretaris jenderal Grup Rohingya Thailand kepada Anadolu Agency.

“Hentikan genosida kini juga!” tuntut Haji Ismail.

Banyak dari masssa Muslim yang mengambil bab dalam agresi solidaritas Rohingya itu dengan mengenakan tulisan-tulisan Thailand dengan angka 9, mengingat gres saja  Raja Bhumibol Adulyadej, Raja ke-9 Thailand dari Dinasti Chakri meninggal dunia.

Peristiwa serupa juga terjadi di depan Kedutaan Myanmar di Jakarta dan Kuala Lumpur, Jumat (25/11). Ribuan massa Muslim di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur menuntut penghentian genosida, dan menyuarakan solidaritasnya atas Muslim Rohingya.

Selama 6 ahad terakhir, kelompok HAM Internasional menyatakan keprihatinan mendalamnya atas laporan-laporan pembunuhan, pemerkosaan, penangkapan otoriter dan pelanggaran-pelanggaran lainnya di desa-desa Muslim terutama yang lebih banyak didominasi dihuni oleh Rohingya di Rakhine terutama pasaca operasi militer diberlakukan menyusul serangan 9 Oktober.

Organisasi HAM Internasional terus menyerukan penyelidikan independen terhadap serangan awal 9 oktober dan operasi militer yang sedang berlangsung serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilaporkan di Rakhine.

Sejak 9 Oktober, Myanmar telah menyatakan bahwa setidaknya 86 orang tewas, termasuk 17 tentara dan 69 Muslim Rohingya (di antara korban itu terdapat 2 perempuan) dan ribuan bangunan dibakar dan dihancurkan Pasukan rezim di desa-desa Muslim di Rakhine.

Berbeda dengan klaim pemerintah,Sejak Sabtu (12/11), Menurut pengacara dari Arakan Rohingya National Organization, sedikitnya 150 Muslim Rohingya tewas di wilayah barat negara bab Rakhine semenjak Sabtu (12/11).

Pemerintah Myanmar telah membantah laporan-laporan pelanggaran hak asasi insan di Rakhine, mengklaim bahwa militer sedang melaksanakan “operasi pembersihan” yang menargetkan diduga “penyerang pos penjaga perbatasan” yang menewaskan 9 polisi  pada tanggal 9 Oktober, berdasarkan media pemerintah.

Sejak itu, media pemerintah menyampaikan lebih dari 100 orang telah tewas, dan sekitar 600 lainnya telah ditangkap.

Sebuah laporan Human Rights Watch baru-baru ini menunjukkan gambar-gambar satelit, dimana 1.250 rumah Muslim Rohingya dibakar oleh pihak berwenang Myanmar, laporan HRW ini ditolak pemerintah, lantas menyebut bahwa “penyerang” dari dari desa-desa Rohingya lah yang melaksanakan pembakaran.

“Gambar-gambar satelit terbaru ini sangat mengkhawatirkan dan mengkonfirmasi bahwa kehancuran di desa-desa Muslim Rohingya jauh lebih besar dan ternyata ada di lebih banyak kawasan dari yang pemerintah akui,” kata Brad Adams, Direktur Human Rights Watch Kawasan Asia.

“Serangan-serangan pembakaran jelas-jelas dilakukan terhadap 5 desa Muslim Rohingya, ini yakni dilema keprihatinan dimana pemerintah Myanmar perlu memeriksa dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab.”

Pemimpin de facto pemerintah Myanmar, peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, telah menciptakan beberapa komentar publik wacana krisis Rohingya ini. Sementara pendukung hak asasi insan internasional terus mengkritik keras diamnya Suu Kyi. Para analis politik menyampaikan dilema ini menunjukkan terbatasnya kekuatan Suu Kyi dan Partai NLD dalam pemerintahan, pihak militer Myanmar masih mengontrol Kementerian-Kementrian kunci menyerupai Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Urusan Perbatasan dan Kementerian Pertahanan.

“Myanmar harus mengikuti aturan internasional dan menghormati hak asasi manusia, dan mereka tidak melaksanakan itu sekarang, dan sepertinya bahwa pemerintah yang dipilih secara demokratis tidak mempunyai kontrol atas militer,” kata John McKissick, pejabat UNHCR.
Sourche: panjimas

Bagikan Artikel ini